Simanindo

Kurdi di Kaukasus Selatan memiliki sejarah panjang yang kerap terlupakan di tengah konflik Armenia–Azerbaijan. Secara historis, komunitas Kurdi telah menjadi bagian dari lanskap etnis kawasan ini sejak berabad‑abad lalu. 

Di Armenia, Kurdi sebagian besar berakar sebagai komunitas minoritas yang kini banyak beridentifikasi sebagai Yazidi—sebuah kelompok etnis dan agama yang berbahasa Kurmanji. Mereka menjadi salah satu dari sekian sedikit komunitas Kurdi yang terus mempertahankan identitas budaya dan bahasa mereka di negara tersebut. 

Senada, dalam sejarah abad ke‑20, Kurdi sempat menikmati fase otonomi di bawah rezim Soviet. Pada 1923, otoritas Soviet membentuk daerah administratif yang sering disebut “Red Kurdistan” di wilayah yang kini termasuk bagian dari Azerbaijan dan dekat perbatasan Armenia. 

Red Kurdistan mencakup beberapa distrik seperti Lachin, Kalbajar, Zangilan, dan Jabrail. Sekitar 72 persen penduduknya saat itu adalah Kurdi, dan Lachin ditetapkan sebagai pusatnya. Struktur administratif ini menunjukkan pengakuan awal terhadap keberadaan politik Kurdi di kawasan. 

Namun, kebijakan rezim Stalin dan reorganisasi administratif Uni Soviet membuat Red Kurdistan dibubarkan pada 1929. Upaya untuk mengembangkan bahasa dan budaya Kurdi di kawasan terhenti, dan banyak komunitas Kurdi mengalami deportasi atau asimilasi. 

Ketika Uni Soviet runtuh pada awal 1990‑an, konflik yang meletus antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno‑Karabakh mengguncang keadaan etnis di wilayah itu. Kurdi yang tersisa dalam campuran populasi etnis sering terjebak di antara dua negara yang berperang. 

Perang Nagorno‑Karabakh (1988–1994) menyebabkan banyak komunitas etnis, termasuk Kurdi, mengungsi dari tanah mereka. Sekitar 80 persen populasi Kurdi di kawasan tersebut melarikan diri atau terpaksa hengkang akibat tragedi perang yang melanda. 

Di tengah kekosongan kekuasaan pada masa perang tersebut, muncul gerakan politik Kurdi yang berusaha memanfaatkan momentum konflik besar. Organisasi bernama Caucasian Kurdistan Freedom Movement memimpin deklarasi berdirinya Kurdish Republic of Lachin pada 20 Mei 1992. 

Proklamasi ini disambut oleh sebagian kecil warga Kurdi di Lachin dengan upacara yang meriah, memperlihatkan hasrat mereka akan representasi politik dan otonomi. Wekîl Mistefayêv dinyatakan sebagai perdana menteri republik Kurdi yang baru lahir itu. 

Namun pembentukan republik itu tak berlangsung lama. Dukungan militer dan politik yang diberikan Armenia kepada gerakan tersebut tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan entitas baru itu. Banyak warga Kurdi telah meninggalkan wilayah itu akibat perang. 

Seiring perubahan peta geopolitik di Kaukasus, Lachin kemudian menjadi bagian dari kawasan konflik utama antara Armenia dan Azerbaijan. Republik Kurdi yang dibentuk pada 1992 pada akhirnya lenyap ketika realitas perang dan politik mengambil alih. 

Dalam dekade berikutnya, populasi Kurdi di Azerbaijan makin berkurang. Beberapa faktor seperti asimilasi kebudayaan—di mana banyak Kurdi tercatat sebagai Azerbaijanis dalam sensus—mengurangi jumlah komunitas Kurdi yang jelas terlihat. 

Situasi berbeda terjadi di Armenia, di mana komunitas Kurdi/Yazidi masih mendapatkan ruang budaya dan pendidikan dalam konteks pluralisme etnis negara. Bahasa Kurdi diajarkan di beberapa sekolah dan media budaya Kurdi masih hidup. 

Politik identitas Kurdi di Armenia kini berfokus pada representasi sipil. Ada perwakilan Kurdi di parlemen Armenia, termasuk politisi yang menyuarakan isu minoritas serta pelestarian budaya Kurdi dan Yazidi. 

Kehidupan Kurdi di kawasan ini juga dipengaruhi oleh konflik Armenia–Azerbaijan yang terus berlanjut. Ketegangan atas Nagorno‑Karabakh dan perbatasan yang belum sepenuhnya dibuka menimbulkan ketidakstabilan, yang berdampak pada minoritas seperti Kurdi. 

Perundingan damai antara Armenia dan Azerbaijan yang sedang berlangsung tetap belum menyentuh secara khusus perlindungan hak minoritas Kurdi. Fokus utama masih berkutat pada isu kemerdekaan Karabakh dan demarkasi perbatasan. 

Kisah Kurdi di Azerbaijan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan setempat selama abad ke‑20 dan 21 cenderung mengasimilasi kelompok ini, menghapus jejak identitas mereka, termasuk dalam penggunaan bahasa. 

Sementara itu, Kurdi di Armenia sering dipandang sebagai bagian dari komunitas minoritas yang mendapat lebih banyak ruang integrasi, terutama bagi Yazidi, yang memiliki hubungan sejarah panjang di wilayah itu. 

Konflik Armenia–Azerbaijan yang membekas hingga kini tetap menjadi faktor utama membentuk masa depan politik Kurdi di kedua negara. Banyak komunitas yang tercerai berai dan hanya sedikit yang mempertahankan identitas kolektif mereka setelah perang. 

Walau usaha pendirian republik Kurdi pada 1992 tidak bertahan, kisah tersebut tetap mencerminkan hasrat sebagian Kurdi di wilayah Kaukasus akan pengakuan politik dan identitas budaya mereka. 

Politik Kurdi di Armenia dan Azerbaijan hari ini lebih dominan dipengaruhi oleh kebijakan nasional masing-masing negara daripada oleh agenda separatis atau otonomi, berbeda dengan Kurdi di Irak atau Suriah. 

Perjalanan politik Kurdi di kawasan ini menjadi pengingat bahwa etnis minoritas seringkali berada di persimpangan konflik besar, dan upaya meraih otonomi atau pengakuan sering terhambat oleh kekuatan geopolitik di sekitarnya. 

Warga Deir Ezzour, Raqqa, dan Hasakah kini tampak mengandalkan gotong royong untuk mempermudah transportasi di wilayah Timur Suriah. Jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota ini sebagian besar masih membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan darurat.

Dalam perjalanan dari Deir Ezzour ke Al-Hasakah, terlihat sejumlah struktur buatan manusia sederhana yang mempermudah akses transportasi. Struktur ini berupa jembatan kecil atau elevated road dengan pipa beton besar sebagai penyangga.

Pipa beton tersebut digunakan sebagai kolom untuk menopang jalan agar tidak terendam saat banjir musiman sungai Euphrates atau anak-anaknya. Metode ini murah, cepat, dan menjadi solusi praktis pasca-konflik.

Kondisi jalan sendiri masih banyak yang rusak dan berlubang. Pengendara sering harus berhati-hati melewati bagian yang rendah atau dekat saluran irigasi.

Warga lokal sering bekerja sama membangun atau memperbaiki jembatan kecil semi permanen. Gotong royong menjadi cara paling efektif mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Pemerintah Suriah kemungkinan baru bisa membangun secara permanen setelah APBN 2027 disahkan. Keterbatasan dana membuat proyek besar masih tertunda.

Sementara itu, struktur pemerintahan lama pasca-SDF tetap menjalankan tugas administratif dan perbaikan darurat jalan. Fungsi ini penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Keterlambatan dana menyebabkan wilayah Timur Suriah tetap otonom secara de facto. Penduduk mengelola kebutuhan transportasi dan logistik secara mandiri.

Dalam video perjalanan di jalur Deir Ezzour–Hasakah, terlihat banyak jembatan kecil dengan penyangga berupa pipa besar. Struktur ini terlihat kasar, tapi fungsional.

Jenis jembatan ini disebut culvert bridge atau box culvert. Mereka menahan badan jalan di atas saluran air dan lembah kering.

Pembuatan jembatan semi permanen ini biasanya dilakukan oleh warga dan kontraktor lokal. Material yang digunakan sederhana, namun cukup kuat menahan kendaraan ringan dan sedang.

Netizen yang menonton video mengomentari kondisi jalan rusak yang jarang diperbaiki SDF atau QSD. Fokus mereka lebih ke proyek besar seperti terowongan.

Jalan raya Timur Suriah menjadi kombinasi antara perbaikan darurat dan konstruksi improvisasi. Hal ini mencerminkan pasca-konflik dan keterbatasan anggaran.

Warga menggunakan pipa beton precast besar yang ditumpuk vertikal untuk mengangkat jalan. Teknik ini menghemat biaya dibandingkan membangun jembatan permanen.

Saluran irigasi dan wadi sering dilintasi jembatan kecil semi permanen. Pipa besar tidak hanya penyangga, tapi juga membantu drainase air.

Kondisi ini menuntut warga kreatif dan bersatu. Gotong royong menjadi praktik sosial yang krusial agar transportasi tetap berjalan.

Walau sederhana, struktur ini cukup aman untuk kendaraan roda empat. Namun kendaraan berat harus melewati jalur alternatif atau hati-hati melintas.

Sistem jalan yang ada juga mendukung ekonomi lokal. Petani dan pedagang tetap bisa mengangkut hasil panen meski infrastruktur terbatas.

Keterbatasan anggaran pemerintah memaksa daerah Timur Suriah beradaptasi. Otonomi de facto tetap berjalan sampai dana besar tersedia.

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, warga diperkirakan akan terus mengandalkan gotong royong. Perbaikan permanen baru mungkin muncul setelah APBN 2027.

Transportasi di Timur Suriah mencerminkan ketahanan komunitas. Kreativitas, solidaritas, dan improvisasi menjadi jawaban warga menghadapi keterbatasan.

Sebuah cuitan kontroversial di platform X kembali memicu perdebatan panas tentang dasar pembentukan negara India modern. Tweet yang diunggah akun @ErrolTostigson pada 28 Januari 2026 itu menyebut bahwa India pada dasarnya adalah “tahap akhir proyek Uni Eropa”, sebuah persatuan besar yang dipaksakan dari beragam entitas yang seharusnya berdiri sendiri.

Dalam unggahannya, penulis secara terang menyatakan bahwa “India sebagai sebuah negara seharusnya tidak ada”. Menurutnya, India modern bukanlah satu bangsa alami, melainkan hasil campur-aduk puluhan bahkan ratusan entitas politik yang disatukan oleh kekuasaan kolonial Inggris.

Ia berpendapat, sebelum 1947 wilayah India tidak pernah benar-benar menjadi satu negara tunggal. Yang ada hanyalah mosaik kerajaan, wilayah adat, dan unit politik regional dengan identitas, bahasa, dan kepentingan yang berbeda-beda.

Ketika Inggris memutuskan angkat kaki pada 1947, menurut cuitan tersebut, seharusnya wilayah anak benua India terpecah menjadi banyak negara kecil yang merdeka, bukan dipertahankan sebagai satu negara raksasa seperti saat ini.

Sebagai pendukung argumennya, penulis menyertakan sebuah peta historis India Britania periode 1934–1947. Peta itu menggambarkan kompleksitas politik India menjelang kemerdekaan dengan detail yang jarang ditampilkan dalam narasi populer.

Terlihat jelas pembagian antara provinsi-provinsi yang dikelola langsung oleh Inggris, seperti Punjab, Bengal, dan Madras, dengan ratusan negara pangeran yang bersifat semi-otonom. Kerajaan-kerajaan lokal seperti Hyderabad, Mysore, dan Travancore ditampilkan dengan warna berbeda untuk menegaskan posisinya yang terpisah.

Selain itu, wilayah-wilayah perbatasan seperti Baluchistan, North-West Frontier Province, serta Assam juga ditampilkan, memperlihatkan betapa luas dan beragamnya wilayah yang kemudian disebut “India”.

Peta tersebut juga menampilkan negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Nepal, Bhutan, Birmania, Ceylon, hingga Maladewa untuk memberikan konteks regional. Labelnya menggunakan bahasa Spanyol dan disertai catatan bahwa peta itu merupakan rekonstruksi berbasis data historis yang akurat.

Tujuan utama visual tersebut, menurut banyak pembaca, adalah menekankan bahwa persatuan India adalah hasil rekayasa administratif kolonial, bukan proses alamiah yang tumbuh dari identitas bersama yang solid.

Cuitan itu pun viral, dilihat lebih dari 72 ribu kali dan memicu ribuan interaksi. Kolom komentar dan quote tweet dipenuhi perdebatan tajam dari berbagai sudut pandang.

Sebagian pengguna setuju dengan analogi “tahap akhir proyek Uni Eropa”. Mereka menilai India adalah contoh ekstrem dari penyatuan paksa berbagai entitas berbeda di bawah satu kerangka negara, dengan pusat kekuasaan yang dominan.

Beberapa komentar menyinggung kasus historis seperti Hyderabad, sebuah negara pangeran besar yang ingin merdeka namun akhirnya dipaksa bergabung dengan India melalui operasi militer pada 1948. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa persatuan India tidak selalu sukarela.

Namun, penolakan keras juga datang dari banyak pengguna India. Mereka menyebut pandangan tersebut sebagai “coping”, provokatif, bahkan bodoh, karena mengabaikan sejarah panjang keterhubungan budaya dan agama di anak benua India.

Para penentang argumen tersebut menegaskan bahwa India telah terhubung sejak ribuan tahun lalu melalui kitab-kitab suci, epos, jaringan ziarah, serta konsep peradaban bersama yang melampaui batas politik kerajaan.

Bagi kelompok ini, India bukan sekadar negara modern, melainkan sebuah “peradaban” yang memang wajar bersatu kembali setelah periode kolonial berakhir.

Perdebatan ini menunjukkan adanya dua cara pandang yang sangat berbeda tentang negara-bangsa. Satu melihat India sebagai konstruksi kolonial yang rapuh, sementara yang lain melihatnya sebagai entitas peradaban kuno yang akhirnya menemukan bentuk politiknya.

Isu ini juga menyentuh sensitivitas nasionalisme India modern, yang kini menjadi salah satu identitas nasional paling kuat di dunia seiring posisi India sebagai negara terpadat secara populasi.

Tak sedikit pengamat menilai cuitan tersebut sengaja memancing kontroversi dengan menantang fondasi identitas nasional India, terutama di tengah menguatnya nasionalisme dan peran global New Delhi.

Terlepas dari setuju atau tidak, perdebatan ini mengungkap satu hal penting, bahwa batas-batas negara modern sering kali lahir dari proses sejarah yang kompleks, penuh kompromi, konflik, dan warisan kolonial.

Viralnya cuitan ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang “siapa kita sebagai bangsa” masih menjadi topik sensitif dan relevan, bahkan hampir delapan dekade setelah India merdeka.

Dan di era media sosial, diskusi semacam itu dapat menyebar luas hanya lewat satu peta, satu kalimat provokatif, dan satu analogi yang menusuk.

Dewan Transisi Selatan (STC) secara resmi mengumumkan pembubaran diri beserta seluruh badan dan kantor mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Keputusan ini disampaikan melalui video yang diunggah oleh saluran شاشة العربية dengan judul “المـجلـس الانـتـقـالي يـحـل نـفـسـه”.

Pembubaran ini menjadi langkah penting setelah evaluasi mendalam terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di provinsi Hadramaut dan Al-Mahrah, yang dinilai berdampak negatif terhadap persatuan barisan Selatan dan hubungan dengan Koalisi Arab.

STC menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar tindakan simbolis, tetapi sebuah langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan keamanan sosial di wilayah Selatan Yaman.

Tujuan utama dari pembubaran ini adalah demi kepentingan masa depan perjuangan rakyat Selatan, khususnya dalam upaya memulihkan kedaulatan dan stabilitas negara mereka.

Dewan juga menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif dialog yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang bertujuan untuk menemukan solusi komprehensif bagi isu-isu Selatan.

Dialog ini diharapkan menjadi medium yang inklusif, di mana seluruh aspirasi rakyat Selatan dapat didengar dan dijadikan dasar pengambilan keputusan politik yang nyata.

Video resmi tersebut menegaskan bahwa pembubaran STC bukan untuk mempertahankan posisi politik atau kekuasaan tertentu, melainkan mendorong tercapainya tujuan rakyat melalui jalur diplomasi dan negosiasi.

Dalam pernyataannya, STC menyerukan kepada seluruh tokoh, pemimpin, dan elemen masyarakat Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam Konferensi Dialog Selatan yang Komprehensif.

Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform untuk membentuk kerangka kerja bersama yang solid, inklusif, dan representatif bagi semua pihak di Selatan.

Dewan juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Arab Saudi, khususnya kepemimpinan dan rakyatnya, atas dukungan berkelanjutan mereka dalam menyelesaikan isu-isu di Yaman Selatan.

Ucapan terima kasih ini menyoroti peran Saudi tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan stabilitas politik dan diplomatik di wilayah tersebut.

STC menekankan bahwa pembubaran diri ini tidak mengurangi hak atau pengaruh politik warga Selatan, melainkan justru membuka ruang bagi konsensus nasional dan rekonsiliasi.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai tindakan berani yang menunjukkan kematangan politik Dewan Transisi dalam menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan organisasi.

Pembubaran STC juga diharapkan dapat mengurangi gesekan internal antara faksi-faksi Selatan, yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi stabilitas kawasan.

Dengan pembubaran resmi, semua kantor dan badan STC secara formal dinyatakan tidak lagi aktif, termasuk yang berada di luar negeri, yang sebelumnya menjadi titik koordinasi diplomatik dan politik.

Langkah ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat legitimasi rakyat dalam menentukan masa depan mereka melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif.

Pemerhati politik Yaman menekankan bahwa keputusan STC membuka jalan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi kelompok tunggal.

Di sisi diplomatik, pembubaran ini juga menunjukkan bahwa koordinasi dengan Koalisi Arab tetap menjadi prioritas, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan dan pelabuhan Selatan.

Pesan menutup dengan kalimat bahwa masa depan Selatan ditentukan oleh rakyatnya sendiri, dan setiap langkah politik harus selaras dengan aspirasi mereka.

Dengan langkah ini, STC menegaskan komitmen mereka untuk mengutamakan perdamaian, persatuan, dan dialog sebagai fondasi bagi pembentukan masa depan Selatan Yaman yang stabil dan berdaulat.

Respon STC terhadap dinamika politik Yaman selatan sudah dapat diprediksi sejak beberapa waktu terakhir. Langkah-langkah strategis mereka mengikuti pola konsolidasi kekuasaan dan penguatan posisi sebelum melakukan manuver resmi di level nasional, dengan tujuan mendirikan Negara Arabia Selatan atau Yaman Selatan.

Dalam waktu dekat, diperkirakan Dewan Kepemimpinan Presidensial (PLC) Yaman akan mengalami reshuffle signifikan, karena STC mulai terang-terangan mengusung ideologi separatisme. Tiga anggota yang dianggap pro-STC kemungkinan akan diganti untuk mengakomodasi kepentingan wilayah selatan.

Salah satu calon pengganti yang paling menonjol adalah Gubernur Hadramaut, Salim Al-Khanbashi, yang dikenal memiliki pengalaman administrasi kuat dan hubungan baik dengan berbagai faksi lokal.

Selain itu, Amr bin Habresh, wakil gubernur Hadramaut, juga disebut-sebut akan masuk ke struktur PLC baru. Amr pernah diusulkan menjadi Panglima Wilayah Militer II di Mukalla, sehingga memiliki pengalaman strategis dalam bidang pertahanan.

Anggota ketiga yang akan menggantikan posisi pro-STC kemungkinan berasal dari tokoh yang bisa mewakili kepentingan Aden. Hal ini untuk memastikan PLC tetap seimbang antara utara dan selatan.

Reshuffle ini dianggap sebagai langkah taktis untuk menghadapi langkah STC dalam dinamika politik Yaman.

Meski demikian, Presiden PLC, Rashad Al-Alimi, harus mewaspadai manuver Tarik Saleh. Kehadiran Saleh dalam kancah politik selatan bisa mengubah perimbangan kekuatan yang telah dibangun PLC.

Jika Tarik Saleh memutuskan keluar dari PLC, kemungkinan besar ia akan membentuk PLC tandingan yang bersekutu dengan STC. Langkah ini dapat mengubah peta politik Yaman selatan secara drastis.

PLC tandingan yang muncul di Mokha akan menjadi tantangan baru bagi PLC yang saat ini berbasis di Riyadh. Mereka harus menghadapi dinamika multi front yang kompleks.

Kehadiran PLC tandingan ini bisa mirip dengan pemerintahan oposisi NUG di Myanmar, di mana ada dua pemerintahan atau dewan yang bersaing memegang legitimasi di mata publik dan internasional.

Dalam konteks negosiasi dengan Sanaa dan pihak Houthi, PLC tandingan berpotensi menyaingi PLC Riyadh, baik dalam diplomasi maupun pembagian wilayah pengaruh di lapangan.

Situasi ini menuntut Rashad Al-Alimi untuk menyiapkan strategi mitigasi agar loyalitas internal tidak terpecah dan konflik internal tidak melebar.

STC diperkirakan akan terus memanfaatkan momentum ini untuk memecah PLC dan menempatkan kepentingannya di PLC tandingan.

Pengaturan posisi Amr bin Habresh dan Salim Al-Khanbashi dianggap strategis karena keduanya memiliki basis pengaruh yang kuat di Hadramaut, salah satu wilayah kunci selatan.

STC tampaknya mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk potensi PLC tandingan yang akan menimbulkan persaingan politik terbuka di wilayah selatan.

Kehadiran tokoh representatif Aden dalam reshuffle PLC diperkirakan akan menjadi pemerintahan paralel di Aden yang pro Alimi.

Jika proses reshuffle berjalan sesuai prediksi, struktur baru PLC akan lebih mengakomodasi kepentingan selatan dan PLC tamdingan akan mendukung STC.

Namun, risiko munculnya PLC tandingan membuat situasi tetap rapuh dan memerlukan pengawasan ketat di seluruh wilayah selatan.

Dalam jangka panjang, langkah reshuffle dan potensi PLC tandingan akan menentukan arah negosiasi perdamaian, terutama dalam konteks konflik multi front dengan Houthi di Sanaa.

Prediksi analis menyebut bahwa kemampuan STC mengelola perkembangan ini akan menjadi indikator kekuatan politik mereka dalam dua tahun ke depan.

Langkah-langkah STC dan reshuffle PLC dan pembentukan PLC tandingan menjadi cerminan pola politik yang realistis dan terukur, menunjukkan bahwa konflik Yaman selatan bukan sekadar pertarungan militer, tetapi juga manuver strategis di ranah politik dan diplomasi.

Sejarah diaspora Yahudi sering kali terkait dengan tragedi dan pengusiran. Salah satu episode paling menentukan adalah Inkuisisi dan Rekonkista di Semenanjung Iberia (Andalusia). Peristiwa ini memaksa ribuan orang Islam dan Yahudi meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Sejarawan mencatat, ketika kerajaan Kristen berhasil menaklukkan Granada pada 1492, mayoritas Yahudi yang bertahan di Spanyol menghadapi pilihan sulit. Mereka harus pindah agama, meninggalkan tanah kelahiran, atau mengungsi ke wilayah lain. Banyak yang memilih untuk meninggalkan Spanyol sepenuhnya.

Afrika Utara menjadi salah satu tujuan utama migrasi ini. Terutama wilayah yang kini dikenal sebagai Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Wilayah-wilayah ini menawarkan perlindungan relatif di bawah pemerintahan Islam yang toleran terhadap komunitas Yahudi.

Di Aljazair, komunitas Yahudi berkembang pesat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa keluarga Yahudi di sana berasal dari keturunan pengungsi Spanyol. Mereka membawa budaya, bahasa, dan tradisi khas Iberia.

Kisah migrasi ini bukan hanya sejarah personal. Ia juga membentuk identitas komunitas Yahudi Aljazair hingga era modern. Banyak dari mereka tetap mempertahankan dialek Ladino, bahasa Yahudi-Spanyol, hingga beberapa generasi.

Fenomena ini terlihat pula dalam silsilah keluarga-keluarga Yahudi Aljazair yang kini tersebar ke Prancis dan Israel. Nama-nama tertentu masih mengindikasikan asal-usul Spanyol mereka.

Salah satu tokoh yang menunjukkan jejak migrasi ini adalah David Zaini, kepala baru badan keamanan internal Israel, Shin Bet. Kakeknya pernah menjadi tokoh keagamaan komunitas Yahudi di Aljazair sebelum migrasi ke Prancis.

Zaini sendiri lahir di Yerusalem, namun latar belakang keluarganya mencerminkan sejarah panjang migrasi Yahudi dari Afrika Utara. Ini menunjukkan keterkaitan langsung antara peristiwa sejarah abad ke-15 dengan tokoh-tokoh modern di Israel.

Kisah keluarganya menjadi contoh bagaimana sejarah migrasi dan eksil membentuk identitas generasi berikutnya. Bahkan saat ini, pengaruhnya tetap terlihat dalam kehidupan sosial dan politik keluarga.

Zaini tidak terlibat langsung dalam politik, berbeda dengan ayahnya yang aktif dalam gerakan Zionis sayap kanan. Namun, keberadaan keluarganya di Israel dan Aljazair mencerminkan perjalanan panjang komunitas Yahudi diaspora.

Sebuah pernyataan yang dibuat oleh Yair Zeini, ayah dari kepala Shin Bet yang baru, David Zeini. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi besar.

"Untungnya, saya tidak terpilih menjadi anggota Knesset (Parlemen Israel). Saya harus mendengarkan Ahmad Tibi mengatakan dia memiliki tanah sementara saya memiliki senjata, saya akan melenyapkannya."

Latar belakang

Media Israel menyoroti latar belakang Zaini ketika ia ditunjuk sebagai kepala Shin Bet. Banyak yang penasaran mengenai hubungan keluarganya dengan komunitas Yahudi Aljazair.

Penunjukan Zaini yang memiliki 11 anak, juga menimbulkan kontroversi terkait genosida Israel terhadap warga Gaza yang tidak berdosa. Namun, perhatian publik tidak terlepas dari akar sejarah keluarganya, termasuk migrasi dan pengungsian yang membentuk identitasnya.

Keluarga Zaini membawa nilai-nilai tradisi Yahudi dari Afrika Utara ke Israel. Nilai-nilai ini tetap hidup melalui ritual, budaya, dan narasi keluarga.

Sejarawan menekankan bahwa migrasi Yahudi dari Spanyol ke Afrika Utara adalah salah satu contoh besar perpindahan populasi akibat konflik agama. Ini berdampak pada distribusi komunitas Yahudi di Mediterania.

Aljazair menjadi titik transit penting. Di sana, pengungsi Yahudi menemukan keamanan dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Dalam beberapa abad, komunitas Yahudi Aljazair menjalin hubungan dengan Prancis, yang kemudian membuka jalur migrasi baru di era kolonial. Banyak keturunan mereka akhirnya menetap di Prancis dan Israel.

Identitas komunitas ini tetap dipengaruhi sejarah Iberia. Tradisi, bahasa, dan praktik keagamaan mencerminkan akar mereka yang berasal dari Spanyol.

Kisah David Zaini adalah contoh modern dari diaspora panjang ini. Dari kakek yang migraso dari Aljazair ke Prancis, hingga dirinya yang kini memimpin Shin Bet di Israel, garis sejarah tetap tersambung.

Dengan demikian, ada kemungkinan besar komunitas Yahudi Aljazair merupakan bagian dari korban Inkuisisi dan Rekonkista Spanyol. Migrasi mereka ke Afrika Utara menjadi bukti nyata perpindahan akibat tekanan politik dan agama.

Sejarah ini menunjukkan betapa peristiwa berabad lalu tetap membentuk kehidupan modern. Dari pengusiran di Granada hingga pemimpin keamanan di Israel, jejak diaspora terus terlihat.

Akhirnya, memahami migrasi Yahudi dari Spanyol ke Aljazair tidak hanya penting secara historis, tetapi juga memberikan konteks bagi dinamika sosial dan politik kontemporer di Israel dan Afrika Utara.

Pasangan suami istri Palestina tampak duduk di balkon rumah mereka, menatap sisa-sisa bangunan yang hancur di Kamp Yarmouk sambil menyeruput kopi hangat. Momen sederhana itu sarat makna, karena menandai kembalinya kehidupan ke kawasan yang lama menjadi simbol penderitaan.

Kamp Yarmouk, yang terletak di pinggiran selatan Damaskus, dibangun pada 1957 untuk menampung pengungsi Palestina. Seiring waktu, kamp ini berkembang menjadi permukiman besar yang dihuni lebih dari 160 ribu jiwa sebelum perang Suriah meletus.

Bagi banyak warga Palestina, Yarmouk bukan sekadar kamp pengungsian. Ia adalah rumah kedua, tempat generasi demi generasi tumbuh, belajar, dan melanjutkan mimpi untuk suatu hari kembali ke tanah air mereka.

Namun, perang yang berkepanjangan menjadikan Yarmouk ladang pertempuran. Serangan demi serangan menghancurkan sebagian besar bangunan, memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Ketika konflik merembet ke kawasan ini, Yarmouk berubah menjadi simbol penderitaan dan pengungsian ganda. Para pengungsi yang semula melarikan diri dari Palestina kini harus mengungsi lagi dari tanah penampungan mereka.

Pada puncak krisis, populasi Yarmouk menyusut drastis hingga hanya menyisakan beberapa ribu orang. Jalan-jalan yang dulu ramai berubah menjadi puing, dan kehidupan sehari-hari terhenti oleh suara dentuman senjata.

Namun, dengan runtuhnya kelompok bersenjata dan hadirnya keamanan yang lebih stabil, peluang untuk membangun kembali Yarmouk terbuka lebar.

Kembalinya pasangan suami istri dalam video itu menjadi lambang kecil dari sebuah harapan besar. Renovasi rumah mereka menunjukkan tekad bahwa kehidupan bisa bangkit kembali dari reruntuhan.

Mereka tidak hanya kembali untuk menempati rumah, tetapi juga untuk menegaskan identitas bahwa Yarmouk masih berdiri sebagai bagian dari perjuangan Palestina.

Di seluruh dunia, komunitas Palestina menyambut kabar ini dengan hangat. Solidaritas global kembali mengalir, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, dukungan politik, maupun kampanye rekonstruksi.

Sejumlah organisasi internasional juga menyerukan perhatian khusus untuk Yarmouk. Mereka menekankan pentingnya menjadikan pembangunan kamp ini sebagai simbol ketahanan pengungsi Palestina di tengah keterasingan.

Bagi warga yang kembali, tantangan tentu masih besar. Infrastruktur yang rusak, pasokan listrik dan air yang terbatas, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi beban nyata sehari-hari.

Namun, semangat mereka untuk tetap bertahan jauh lebih kuat dari kesulitan yang ada. Setiap rumah yang direnovasi menjadi tanda bahwa Yarmouk belum mati, dan bahwa warganya menolak menyerah pada nasib.

Sejarah panjang kamp ini membuktikan daya tahan luar biasa komunitas Palestina. Dari generasi ke generasi, Yarmouk selalu menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan perjuangan, meski dibangun di tanah asing.

Kini, dunia menanti apakah Yarmouk bisa bangkit sebagai simbol heroisme baru. Kembalinya para penghuninya bukan sekadar soal rekonstruksi bangunan, tetapi juga rekonstruksi harapan.

Setiap batu yang dipasang dalam proses renovasi adalah bagian dari narasi besar: bahwa rakyat Palestina selalu mampu berdiri kembali meski berulang kali dijatuhkan.

Kopi yang diseruput di balkon, di tengah puing-puing, menjadi ritual kecil penuh makna. Itu adalah tanda bahwa kehidupan bisa terus berjalan, meski luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh.

Dengan dukungan komunitas internasional, Yarmouk berpotensi menjadi pusat solidaritas global. Kamp ini bisa bangkit kembali, bukan hanya sebagai permukiman, tetapi juga sebagai monumen keteguhan hati Palestina.

Harapan baru kini tumbuh di jalan-jalan Yarmouk. Meski puing masih berserakan, semangat warganya yang kembali justru menjadikan kamp ini mercusuar heroisme. Dari reruntuhan, lahir kembali sebuah kehidupan.

Ein trüber Nachmittag unter dem bewölkten Himmel von Samosir, der die Reste eines Regenschauers trug. Ein kleiner Junge namens Butet Sitorus saß gekrümmt da, ein abgenutztes Iqra'-Buch fest in seinen Armen haltend – ein stummer Zeuge des Kampfes und der Hoffnung. Sein Blick war leer, gerichtet auf das Madrasa-Gebäude, das nun fest von einer kalten Eisenkette umschlossen war. Sogar das Namensschild der Madrasah Ibtidaiyah, das einst den Lerngeist verkörperte, lag hilflos am Boden, als ob es den Schmerz mitfühlte.

Butet war nicht allein in seiner Trauer. Um ihn herum standen seine Kameraden, junge Mitschüler der Madrasa. Kleine Kinder, die gerade erst begannen, den Schöpfer durch die Rezitation heiliger Koranverse kennenzulernen, vergossen stumm Tränen vor ihrer Schule in der Jalan Tanah Lapang Pangururan, Samosir. Eine Atmosphäre der Verzweiflung lag über dem Ort, der eigentlich eine Quelle des Wissens und des Segens sein sollte.

Die winzigen Hände, die sich sonst andächtig zum Gebet erhoben, umklammerten nun die Leere. Auf ihren unschuldigen Wangen rannen lautlose Tränen, ein Ausdruck der Enttäuschung und des Verlustes. Es waren keine körperlichen Wunden, die sie empfanden, sondern tiefer seelischer Schmerz, weil ihre Hoffnung, den Koran zu lernen und die Lehren des Islam zu vertiefen, langsam, aber schmerzhaft entrissen worden war.

Das herzzerreißende Ereignis hatte sich am Donnerstag, dem 10. April 2025, zugetragen. Doch lange vor diesem Tag hatten die Schüler der Madrasah Ibnu Sina Samosir bereits Unsicherheit und Schwierigkeiten beim Streben nach Wissen erfahren. Seit Beginn des heiligen Monats Ramadan bis zum 10. April waren 26 Schüler der Raudhatul Athfal (Kindergartenstufe), 55 Schüler der Madrasah Ibtidaiyah (Grundschulstufe) sowie 3 RA-Lehrer und 12 MI-Lehrer gezwungen, ihren Unterricht im Büro für religiöse Angelegenheiten (KUA) Pangururan abzuhalten – eine Notlösung, die weit vom Ideal entfernt war.

Die Madrasah Ibnu Sina Samosir, ein Ort, der für die Kinder im Distrikt Samosir ein zweites Zuhause sein sollte, um die arabischen Buchstaben und edle Moralvorstellungen kennenzulernen, stand nun kurz davor, ihren Platz zu verlieren.

Seit Mitte Januar 2025 hatte der Eigentümer des Mietshauses, in dem sich die Madrasa befand, einseitig seine Absicht bekundet, den Mietvertrag zu kündigen. Ironischerweise galt das Mietrecht gemäß der offiziellen Vereinbarung noch bis Februar 2026.

Als die Stiftung der Madrasah Ibnu Sina Samosir diese einseitige und eindeutig vertragsbrüchige Entscheidung ablehnte, begann eine Zeit der willkürlichen Behandlung. Drohungen, psychologischer Druck und verschiedene Formen der Ungerechtigkeit wurden zum Alltag derer, die nur ein edles Ziel verfolgten: einen angemessenen Ort des Religionsunterrichts für die muslimischen Kinder zu schaffen, die auf der wunderschönen, aber herausfordernden Insel Samosir eine Minderheit darstellen.

Auch die Bemühungen, ein eigenes Madrasa-Gebäude zu errichten, waren nicht ohne Kampf und Opfer verlaufen. Seit dem 5. Oktober 2021 hatte die Stiftung Ibnu Sina Samosir einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung (IMB) beim Regenten von Samosir eingereicht.

Sie hatten auch eine Wohnsitzbescheinigung vom Oberhaupt des Dorfes Sait Nihuta als eine der administrativen Anforderungen eingeholt.

Doch die Hoffnung auf ein eigenes Madrasa-Gebäude zerschlug sich abrupt am 13. Oktober 2021. Ihr Antrag auf eine Baugenehmigung wurde ohne klare und zufriedenstellende Begründung abgelehnt. Wie eine zu hohe Mauer, die unmöglich zu erklimmen war, schien die Bürokratie allen Wegen für diejenigen zu versperren, die nur einen heiligen Ort für die Bildung der Kinder der Nation, insbesondere der muslimischen Jugend in Samosir, errichten wollten.

Die Regionalregierung von Samosir ergriff daraufhin die Initiative, eine Sitzung einzuberufen, an der verschiedene betroffene Parteien teilnahmen, von Vertretern des Religionsministeriums über lokale Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bis hin zu Dorfbeamten. In dieser Sitzung wurde die endgültige Entscheidung über das Schicksal der Madrasa den Mechanismen des Brauchtums und des lokalen Wissens überlassen, von denen man annahm, dass sie die Angelegenheit weise lösen könnten.

Doch die daraufhin vorgelegte Bedingung fühlte sich so schwer und herzzerreißend an. Die Stiftung der Madrasah Ibnu Sina Samosir wurde aufgefordert, jeden einzelnen Vertreter der Gemeinschaft und jedes Dorfoberhaupt zu Hause aufzusuchen. Ein Schritt, der mit viel Geduld und Hoffnung unternommen worden war, aber die Ausbeute war lediglich eine Weitergabe der Verantwortung und eine Haltung der gegenseitigen Ausflüchte, als ob niemand bereit wäre, eine Entscheidung zu treffen oder eine konkrete Lösung für das Schicksal der Kinder von Samosir zu finden.

Nun hängt die Hoffnung der Kinder von Samosir, den Koran zu lernen und die Lehren des Islam zu vertiefen, am seidenen Faden. Sie brauchen die helfende Hand verschiedener Parteien, um ihre Madrasa zu retten. Daher ergeht die dringende Bitte an die Regionalregierung von Samosir, unverzüglich konkrete Maßnahmen zu ergreifen und die beste Lösung für die Madrasah Ibnu Sina Samosir zu finden.

Ebenso wird der Gouverneur von Nord-Sumatra gebeten, dieser Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit zu schenken und bei der Suche nach einem gerechten und nachhaltigen Ausweg behilflich zu sein. Es wird geglaubt, dass Bildung das Recht jedes Kindes der Nation ist, ohne Ausnahme.

Nicht zu vergessen, wird auch an das Herz von Herrn Prabowo Subianto appelliert, als einem Führer, dem die Bildung der Kinder Indonesiens am Herzen liegt, sich an der Rettung der Madrasah Ibnu Sina Samosir zu beteiligen. Es wird gehofft, dass die Madrasa durch das Programm der Volksschule oder alternative, relevante Bildungsprogramme unterstützt werden kann.

Es besteht die Überzeugung, dass die Madrasah Ibnu Sina Samosir durch die Zusammenarbeit und Unterstützung aller Parteien wieder auf festen Füßen stehen und ein sicherer und angenehmer Ort für die Kinder von Samosir zum Lernen und zur persönlichen Entwicklung werden kann. Es wird gehofft, dass die Tränen der Kinder von Samosir bald einem fröhlichen Lächeln und einem brennenden Eifer zum Lernen weichen werden.

Die örtliche Regionalregierung wird dringend aufgefordert, umgehend nach Lösungen für dieses Problem zu suchen. Hilfe und Unterstützung sind dringend erforderlich, damit der Unterricht in der Madrasa wieder normal aufgenommen werden kann. Das Schicksal von Dutzenden von Schülern und einem Dutzend Lehrern liegt nun in den Händen der politischen Entscheidungsträger.

Der Gouverneur von Nord-Sumatra spielt eine wichtige Rolle bei der Lösung dieser Angelegenheit. Ein Eingreifen auf Provinzebene wird erwartet, um den Prozess der Lösungsfindung zu beschleunigen und den Kindern in Samosir eine sichere Bildungsperspektive zu bieten. Politische und finanzielle Unterstützung könnten mögliche Auswege sein.

Das Programm der Volksschule oder alternative Bildungsprogramme, die von der Zentralregierung initiiert werden, könnten ebenfalls eine Hoffnung für das Überleben der Madrasah Ibnu Sina Samosir darstellen. Eine Synergie zwischen Regional-, Provinz- und Zentralregierung ist in einer solchen Situation unerlässlich.

Die Fürsorge und Aufmerksamkeit nationaler Persönlichkeiten wie Herrn Prabowo Subianto könnten hoffentlich positive Auswirkungen haben und eine schnelle Lösung für die Probleme der Madrasa in Samosir beschleunigen. Moralische und möglicherweise auch materielle Unterstützung könnten ein Hoffnungsschimmer für den Fortbestand der religiösen Bildung der Kinder auf der Insel sein.

Die Zukunft der religiösen Bildung für Dutzende von Kindern in Samosir hängt nun von der schnellen und angemessenen Reaktion der Regional-, Provinz- und Zentralregierung ab. Weise Entscheidungen, die die Interessen der Kinder der Nation in den Vordergrund stellen, werden dringend erwartet.

Der Lerngeist der Kinder von Samosir darf nicht allein aufgrund bürokratischer Hürden und kurzfristiger Interessen erlöschen. Die helfende Hand und konkrete Lösungen der Führungskräfte werden dringend benötigt, um ihre Träume von einer angemessenen Bildung wieder Wirklichkeit werden zu lassen.

Kebijakan dagang proteksionis kembali menjadi sorotan setelah Donald Trump menyatakan niatnya untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap impor farmasi ke Amerika Serikat. Pernyataan ini langsung mengguncang sejumlah negara eksportir obat-obatan ke Negeri Paman Sam, termasuk India dan Indonesia. Kedua negara Asia ini memiliki pendekatan berbeda dalam menyikapi potensi ancaman tersebut, mencerminkan karakter kebijakan ekonomi masing-masing.

India yang selama ini dikenal sebagai "apotek dunia" menjadi salah satu eksportir utama produk farmasi ke AS. Dalam beberapa tahun terakhir, India membangun kekuatan besar di sektor farmasi generik, menjadikan pasar AS sebagai tujuan utama ekspor. Maka tak heran jika kabar rencana tarif baru dari Trump langsung memicu kekhawatiran mendalam di New Delhi. Pemerintah India, melalui kementerian perdagangan dan industri, segera menggelar pertemuan darurat dengan asosiasi produsen farmasi untuk menyusun strategi mitigasi.

Pakar perdagangan internasional di India menyebut bahwa tarif tinggi terhadap produk farmasi akan berdampak signifikan, tak hanya bagi pendapatan ekspor India, tapi juga terhadap ketersediaan obat murah bagi pasien di AS sendiri. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa kebijakan Trump bisa menjadi bumerang yang menyakiti kedua belah pihak.

India cenderung merespons tekanan ekonomi eksternal dengan lobi politik dan diplomasi dagang agresif. Dalam beberapa tahun terakhir, India juga mulai melakukan diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat pasar domestik sebagai langkah antisipatif menghadapi gejolak global. Meski demikian, ketergantungan pada pasar Amerika masih terlalu besar untuk diabaikan begitu saja.

Berbeda dengan India, Indonesia sejauh ini bukan pemain besar dalam ekspor produk farmasi ke AS. Namun, pemerintah Indonesia tetap mencermati kebijakan ini sebagai sinyal arah kebijakan perdagangan AS di masa depan, yang bisa mempengaruhi sektor ekspor lainnya. Kementerian Perdagangan RI menyatakan bahwa langkah Trump adalah peringatan penting bagi semua negara untuk lebih mandiri dalam sistem perdagangan global.

Indonesia melihat pengenaan tarif oleh Trump sebagai peluang untuk memperkuat industri farmasi nasional. Pemerintah mendorong investasi dan riset dalam sektor bioteknologi serta memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain regional, meski belum berskala global seperti India. Pendekatan ini lebih bersifat membangun dari dalam ketimbang melawan dari luar.

Meski dampaknya tidak langsung, Indonesia bisa belajar dari pengalaman India bahwa terlalu bergantung pada satu pasar besar bisa menjadi kelemahan strategis. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perluasan pasar ekspor ke Afrika dan Timur Tengah yang dinilai lebih terbuka terhadap kerja sama farmasi dengan negara berkembang.

India, di sisi lain, juga tak tinggal diam. Mereka mempertimbangkan membawa isu ini ke forum WTO jika tarif benar-benar diterapkan, seraya menjalin dialog bilateral intensif dengan pemerintahan AS. Pemerintah India memandang langkah Trump sebagai tekanan politis menjelang pemilu dan berharap kebijakan ini tidak menjadi permanen.

Sementara itu, pelaku industri farmasi di India mulai merancang strategi produksi di luar negeri untuk menghindari tarif, termasuk kemungkinan membuka fasilitas di negara-negara yang memiliki perjanjian dagang bebas dengan AS. Langkah ini disebut sebagai solusi pragmatis untuk mempertahankan akses pasar tanpa harus menunggu hasil diplomasi yang panjang.

Di Indonesia, asosiasi farmasi mendorong pemerintah untuk mempercepat harmonisasi regulasi dan insentif agar produk dalam negeri bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal tapi juga ekspor ke negara tetangga. Meski jalan masih panjang, langkah ini dianggap sebagai momentum reformasi sektor kesehatan nasional.

Pakar ekonomi menilai respons India dan Indonesia terhadap isu tarif mencerminkan kedewasaan kebijakan masing-masing. India lebih reaktif karena posisinya langsung terdampak, sementara Indonesia lebih reflektif dan strategis karena masih berada dalam tahap penguatan industri.

Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk tidak hanya membangun industri, tetapi juga menyiapkan sistem perlindungan dagang yang tangguh. Kemandirian produksi dan diversifikasi pasar menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global.

Trump memang belum secara resmi menetapkan tarif farmasi, namun pernyataannya sudah cukup untuk memicu ketegangan di pasar. Hal ini juga menguji ketahanan ekonomi negara-negara berkembang terhadap fluktuasi kebijakan dari negara adidaya.

India dan Indonesia mungkin berbeda dalam skala dan kekuatan industri, namun keduanya menghadapi tantangan globalisasi yang sama. Mereka harus mencari titik seimbang antara menjaga kepentingan nasional dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi internasional.

Ke depan, kolaborasi regional antara India dan Indonesia juga bisa menjadi opsi strategis. Kedua negara memiliki potensi pasar dan basis produksi yang kuat di Asia, dan kerja sama bisa menciptakan rantai pasok regional yang lebih tahan terhadap guncangan global.

Jika Trump benar-benar melaksanakan tarif tersebut, India harus bergerak cepat untuk menyelamatkan sektor farmasinya. Indonesia, walaupun tidak terlalu terdampak secara langsung, tetap harus mengambil pelajaran dan membangun kekuatan dalam negeri sejak dini.

Akhirnya, ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka ekspor, tapi juga tentang seberapa cepat dan bijak suatu negara bisa beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Dalam hal ini, India dan Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarah kebijakan perdagangannya masing-masing.