Dewan Transisi Selatan (STC) secara resmi mengumumkan pembubaran diri beserta seluruh badan dan kantor mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Keputusan ini disampaikan melalui video yang diunggah oleh saluran شاشة العربية dengan judul “المـجلـس الانـتـقـالي يـحـل نـفـسـه”.
Pembubaran ini menjadi langkah penting setelah evaluasi mendalam terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di provinsi Hadramaut dan Al-Mahrah, yang dinilai berdampak negatif terhadap persatuan barisan Selatan dan hubungan dengan Koalisi Arab.
STC menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar tindakan simbolis, tetapi sebuah langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan keamanan sosial di wilayah Selatan Yaman.
Tujuan utama dari pembubaran ini adalah demi kepentingan masa depan perjuangan rakyat Selatan, khususnya dalam upaya memulihkan kedaulatan dan stabilitas negara mereka.
Dewan juga menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif dialog yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang bertujuan untuk menemukan solusi komprehensif bagi isu-isu Selatan.
Dialog ini diharapkan menjadi medium yang inklusif, di mana seluruh aspirasi rakyat Selatan dapat didengar dan dijadikan dasar pengambilan keputusan politik yang nyata.
Video resmi tersebut menegaskan bahwa pembubaran STC bukan untuk mempertahankan posisi politik atau kekuasaan tertentu, melainkan mendorong tercapainya tujuan rakyat melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
Dalam pernyataannya, STC menyerukan kepada seluruh tokoh, pemimpin, dan elemen masyarakat Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam Konferensi Dialog Selatan yang Komprehensif.
Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform untuk membentuk kerangka kerja bersama yang solid, inklusif, dan representatif bagi semua pihak di Selatan.
Dewan juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Arab Saudi, khususnya kepemimpinan dan rakyatnya, atas dukungan berkelanjutan mereka dalam menyelesaikan isu-isu di Yaman Selatan.
Ucapan terima kasih ini menyoroti peran Saudi tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan stabilitas politik dan diplomatik di wilayah tersebut.
STC menekankan bahwa pembubaran diri ini tidak mengurangi hak atau pengaruh politik warga Selatan, melainkan justru membuka ruang bagi konsensus nasional dan rekonsiliasi.
Para pengamat menilai langkah ini sebagai tindakan berani yang menunjukkan kematangan politik Dewan Transisi dalam menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan organisasi.
Pembubaran STC juga diharapkan dapat mengurangi gesekan internal antara faksi-faksi Selatan, yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi stabilitas kawasan.
Dengan pembubaran resmi, semua kantor dan badan STC secara formal dinyatakan tidak lagi aktif, termasuk yang berada di luar negeri, yang sebelumnya menjadi titik koordinasi diplomatik dan politik.
Langkah ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat legitimasi rakyat dalam menentukan masa depan mereka melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif.
Pemerhati politik Yaman menekankan bahwa keputusan STC membuka jalan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi kelompok tunggal.
Di sisi diplomatik, pembubaran ini juga menunjukkan bahwa koordinasi dengan Koalisi Arab tetap menjadi prioritas, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan dan pelabuhan Selatan.
Pesan menutup dengan kalimat bahwa masa depan Selatan ditentukan oleh rakyatnya sendiri, dan setiap langkah politik harus selaras dengan aspirasi mereka.
Dengan langkah ini, STC menegaskan komitmen mereka untuk mengutamakan perdamaian, persatuan, dan dialog sebagai fondasi bagi pembentukan masa depan Selatan Yaman yang stabil dan berdaulat.
Pembubaran Dewan Transisi Selatan (STC) dapat dinilai sebagai langkah yang relatif bijak dari sisi stabilitas jangka pendek, namun sekaligus membawa implikasi politik dan hukum yang besar bagi masa depan perjuangan Selatan Yaman. Keputusan ini secara langsung mengakhiri peran STC sebagai wadah politik terorganisir yang selama ini mengklaim mewakili aspirasi mayoritas rakyat Selatan.
Dari perspektif keamanan dan persatuan internal, pembubaran STC berpotensi meredakan ketegangan antar faksi Selatan yang selama ini merasa termarginalkan oleh dominasi satu kekuatan politik. Dengan menanggalkan struktur formalnya, ruang dialog menjadi lebih terbuka dan kemungkinan konflik horizontal dapat ditekan, setidaknya dalam jangka pendek.
Langkah ini juga sejalan dengan dorongan regional, khususnya Arab Saudi, yang menekankan pentingnya dialog komprehensif dan stabilitas sosial. Dukungan terhadap proses dialog menunjukkan bahwa orientasi kebijakan bergeser dari konsolidasi kekuasaan sepihak menuju pendekatan kolektif dan terkontrol.
Namun, pembubaran STC memiliki dampak langsung terhadap status politik berbagai deklarasi sebelumnya. Salah satunya adalah pengumuman masa transisi menuju kemerdekaan Selatan selama dua tahun yang pernah disampaikan oleh Presiden STC, Aidrous Al-Zubaidy. Dengan dibubarkannya STC, pengumuman tersebut otomatis kehilangan dasar institusionalnya.
Secara hukum dan politik, masa transisi dua tahun itu menjadi batal dan tidak memiliki efek mengikat. Tidak ada lagi entitas resmi yang memiliki kapasitas legal maupun representatif untuk mengeksekusi, mengawal, atau menegakkan agenda transisi tersebut di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
Ketiadaan efek hukum ini berarti bahwa proses menuju kemerdekaan Selatan kembali ke titik nol secara formal. Setiap langkah ke depan harus melalui mekanisme baru yang disepakati bersama dalam forum dialog, bukan berdasarkan deklarasi sepihak dari struktur yang kini sudah tidak ada.
Di sisi lain, keputusan membubarkan diri juga dapat dibaca sebagai upaya STC untuk menjaga legitimasi moral. Dengan mengorbankan eksistensi organisasi, STC berupaya menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah aspirasi rakyat, bukan kelangsungan lembaga atau jabatan politik tertentu.
Risiko terbesar dari langkah ini adalah potensi kekosongan koordinasi politik di lapangan. Tanpa struktur komando politik yang jelas, wilayah Selatan rentan terhadap fragmentasi pengaruh, baik dari aktor lokal bersenjata maupun kekuatan eksternal yang memiliki agenda sendiri.
Karena itu, efektivitas pembubaran STC sangat bergantung pada kecepatan dan keseriusan pelaksanaan dialog Selatan yang dijanjikan. Jika dialog berjalan lambat atau tidak inklusif, pembubaran justru dapat memperlemah posisi tawar rakyat Selatan dalam peta politik Yaman.
Pada akhirnya, pembubaran STC dapat dianggap bijak bila dilihat sebagai strategi menahan konflik dan membuka jalan dialog. Namun secara bersamaan, keputusan ini menutup secara hukum agenda masa transisi dua tahun menuju kemerdekaan, dan menegaskan bahwa masa depan Selatan Yaman kini sepenuhnya bergantung pada hasil negosiasi politik baru, bukan pada deklarasi lama yang sudah kehilangan dasar legalnya.
